Kasus tersebut berawal saat sejumlah oknum berambut cepak yang menjadi beking seorang pengusaha besi tua di kawasan itu, meminta sejumlah relawan yang tengah memasang spanduk dan banner pasangan Hidayat Didik untuk menurunkan semua spanduk dan banner yang sudah dipasang, demikian keterangan pers yang diterima Republika, Senin (4/6).
Mereka memaksa relawan Hidayat Didik melepas kembali spanduknya karena tidak ada izin dari RT dan RW setempat. Namun ketika dijawab bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan adanya izin dari RT dan RW setempat, mereka marah dan mengancam akan mematahkan kaki para relawan. Padahal spanduk dari calon lain yang incumbent tidak diusik. Tak mau ribut, relawan Hidayat Didik kembali ke Posko.
Namun ternyata, sekelompok orang suruhan pengusaha besi bekas tersebut tidak puas. Mereka mendatangi Posko relawan, yang juga rumah anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS Tubagus Arif.
Atas perintah pengusaha besi tua yang ikut menyerbu Posko relawan Hidayat Didik, mereka melepasi banner Hidayat Didik yang terpasang di tiang depan rumah Tubagus.Dengan gaya preman, sang pengusaha mendatangi para relawan yang berkumpul di dalam rumah Tubagus Arif. Ia menantang dan mencengkram baju salah seorang relawan hingga bajunya sobek. Ia juga mengangkat tangan hendak memukul salah seorang relawan. Namun karena relawan bersikap mengalah, situasi dapat dikendalikan sehingga tidak sempat terjadi keributan.
Tak berapa lama pengusaha dan para pembekingnya pun meninggalkan Posko Hidayat Didik. Di perjalanan mereka mencopoti banner Hidayat Didik dengan menggunakan senjata tajam.
Namun sang pengusaha yang dipanggil “Si Bos” ini ternyata belum puas. Ia menyuruh seorang oknum TNI yang menjadi bekingnya untuk memanggil salah seorang relawan, Nurdiansyah. Dengan harapan persoalan bisa segera tuntas Nurdiansyah dan sejumlah relawan mendatangi rumah pengusaha besi tua itu.
Sesampainya di sana, Si Bos memaksa agar relawan Hidayat Didik meminta maaf kepadanya sambil mengatakan, “Untung tidak saya siram pake ini,” seraya menunjukkan senjata api.
Ketua Tim Advokasi Hidayat Didik Zainuddin Paru, SH menyatakan, arogansi dan aksi premanisme seperti itu tidak bisa dibenarkan dan hanya akan mencederai demokrasi. “Kita mengharapkan Pilkada berlangsung dengan aman, tertib, jujur, dan adil. Jadi aksi seperti yang dilakukan oleh pengusaha di Rawa Badak dan oknum TNI itu berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” katanya dalam keterangan pers.
Zainuddin mengatakan akan menempuh jalur hukum untuk menghentikan aksi premanisme seperti itu. Untuk oknum TNI yang terlibat juga akan dilaporkan ke pihak-pihak yang berwenang.
“Kita akan mengirim surat ke Panglima TNI. Meminta agar TNI netral dalam Pilkada DKI Jakarta,” katanya.“Jangan sampai nama TNI tercemar hanya gara-gara kelakuan sejumlah oknum,” katanya lagi. [JJ, sumber: Republika]
