Perhitungan suara sementara pemilihan Presiden Mesir putaran kedua yang berakhir Ahad (17/6) malam, menunjukkan calon presiden dari Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi, mengungguli loyalis Mubarak, Ahmad Shafiq. Mursi unggul dengan 2.846.854 suara, dibandingkan Shafiq dengan 2.158.826 suara, sejauh ini.
Mursi memimpin suara terbanyak di 19 dari seluruh 27 provinsi Mesir seperti di Kairo, Iskandariyah, Almenia, Souhag, Aswan, Ismailiyah.Monofiah, Fayooum, Wadil Gadid. Sedangkan Shafiq memperoleh suara terbanyak di provinsi Garbiyah, Dakhaliyah, Sinai Utara dan Sinai Selatan dan Port Said.
Jumlah pemilih pilpres putaran kedua ini tercatat 50 juta, namun pengguna hak suara diperkirakan di bawah 60 persen. Rendahnya partisipasi rakyat Mesir ini dinilai karena munculnya sikap apatis mereka menyusul putusan MK membubarkan parlemen hasil pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Mesir.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kamis (14/6) lalu MK menyatakan Undang-undang (UU) Pemilu Parlemen tidak konstitusional. Putusan ini akan mengakibatkan pembubaran parlemen yang kini didominasi kubu Islam.
Sidang MK memutuskan UU Pemilu Parlemen tersebut inkonstitusional karena di dalamnya ada pasal yang memungkinkan partai politik untuk memajukan calon dari sepertiga kursi parlemen yang diperuntukkan bagi independen. [JJ/Rpb/Hdy/bsb]
Mursi memimpin suara terbanyak di 19 dari seluruh 27 provinsi Mesir seperti di Kairo, Iskandariyah, Almenia, Souhag, Aswan, Ismailiyah.Monofiah, Fayooum, Wadil Gadid. Sedangkan Shafiq memperoleh suara terbanyak di provinsi Garbiyah, Dakhaliyah, Sinai Utara dan Sinai Selatan dan Port Said.
Jumlah pemilih pilpres putaran kedua ini tercatat 50 juta, namun pengguna hak suara diperkirakan di bawah 60 persen. Rendahnya partisipasi rakyat Mesir ini dinilai karena munculnya sikap apatis mereka menyusul putusan MK membubarkan parlemen hasil pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Mesir.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kamis (14/6) lalu MK menyatakan Undang-undang (UU) Pemilu Parlemen tidak konstitusional. Putusan ini akan mengakibatkan pembubaran parlemen yang kini didominasi kubu Islam.
Sidang MK memutuskan UU Pemilu Parlemen tersebut inkonstitusional karena di dalamnya ada pasal yang memungkinkan partai politik untuk memajukan calon dari sepertiga kursi parlemen yang diperuntukkan bagi independen. [JJ/Rpb/Hdy/bsb]
