Kemenangan Ikhwan dan Salafi dalam pemilu legislatif di Mesir tidak "menggoda" Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengubah metode perjuangannya. Untuk mencapai misi menegakkan sistem khilafah, HTI mengatakan tidak perlu mengawalinya dengan masuk ke pemerintahan Indonesia.
"Kami selamanya ekstra-parlementer, kami sudah tinggal menunggu waktu," tegas tim gugus ulama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HTI, Nurhilal Ahmad.
Menurut Nurhilal, masyarakat Indonesia yang mendambakan sistem khilafah semakin bertambah mengingat sistem kapitalisme telah membuat negara semakin terpuruk.
"Dan tugas kami memang seperti itu, mengubah persepsi publik, bahwa ada yang salah dalam sistem pemerintah hari ini," tambahnya.
HTI juga mengkritik partai-partai Islam yang ada karena dewasa ini menjadikan agama sebagai komoditas.
"Tidak mencerminkan dalam perilaku bernegara," tambah Nurhilal.
Hizbut Tahrir dikenal sebagai pergerakan Islam yang sangat getol memperjuangkan khilafah. Ia juga sangat keras menolak sistem demokrasi. Di saat gerakan Islam lain seperti Ikhwanul Muslimin terbuka terhadap demokrasi dan memanfaatkannya untuk memperbaiki pemerintahan, Hizbut Tahrir tegas menolaknya. Pun ketika Salafi di Mesir, Yaman dan tempat lain mengubah "ijtihad politiknya" dengan membentuk partai politik untuk mengikuti pemilu, Hizbut Tahrir di semua negara tetap pada pendirian semula. [IK/Rpb/bsb]
"Kami selamanya ekstra-parlementer, kami sudah tinggal menunggu waktu," tegas tim gugus ulama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HTI, Nurhilal Ahmad.
Menurut Nurhilal, masyarakat Indonesia yang mendambakan sistem khilafah semakin bertambah mengingat sistem kapitalisme telah membuat negara semakin terpuruk.
"Dan tugas kami memang seperti itu, mengubah persepsi publik, bahwa ada yang salah dalam sistem pemerintah hari ini," tambahnya.
HTI juga mengkritik partai-partai Islam yang ada karena dewasa ini menjadikan agama sebagai komoditas.
"Tidak mencerminkan dalam perilaku bernegara," tambah Nurhilal.
Hizbut Tahrir dikenal sebagai pergerakan Islam yang sangat getol memperjuangkan khilafah. Ia juga sangat keras menolak sistem demokrasi. Di saat gerakan Islam lain seperti Ikhwanul Muslimin terbuka terhadap demokrasi dan memanfaatkannya untuk memperbaiki pemerintahan, Hizbut Tahrir tegas menolaknya. Pun ketika Salafi di Mesir, Yaman dan tempat lain mengubah "ijtihad politiknya" dengan membentuk partai politik untuk mengikuti pemilu, Hizbut Tahrir di semua negara tetap pada pendirian semula. [IK/Rpb/bsb]
