Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyerang Deklarasi Doha yang ditandatangani oleh ketua biro politik Hamas Khalid Misy'al dan ketua otoritas Mahmud Abbas, Senin (6/2). Netanyahu mengancam Abbas apakah mau berdamai dengan Israel atau bersatu dengan Hamas.
"Jika Abu Mazen (Abbas) melaksanakan apa yang ditandangani di Doha, ia memilih meninggalkan jalur perdamaian dan menyatukan dirinya dengan Hamas," kata Netanyahu pada pembukaan sidang partai Likud yang dipimpinnya.
Ancaman Netanyahu itu tak lama setelah Khalid Misy'al dan Abbas menandatangani perjanjian rekonsiliasi di Qatar itu, yang juga menetapkan Mahmud Abbas menjadi Perdana Menteri Pemerintahan Palestina Bersatu.
Dalam sidang yang dihadiri para Menteri dari partai Likud itu, Netanyahu menyatakan bahwa Hamas merupakan organisasi teroris yang bertujuan membasmi Israel. Tidak mungkin Hamas dan perdamaian bisa bertemu. Oleh karena itu Abbas harus memilih berdamai dengan Israel atau sepakat dengan teroris.
Bersepakat dengan Hamas, menurut Netanyahu, juga berarti menganulir perundingan damai dengan Israel, tidak menerima syarat yang ditetapkan internasional, serta terus melakukan aktifitas teroris dan mempersenjatai diri untuk melakukan tindakan teroris yang lebih mematikan.
Sebelumnya, Hamas dan Fatah telah menandatangani sebuah perjanjian rekonsiliasi, Mei tahun lalu. Namun, perjanjian yang menetapkan pembentukan pemerintah sementara untuk mempersiapkan pemilu itu belum terlaksana di lapangan karena kedua pihak mempermasalahkan susunan pemerintah sementara dan siapa yang akan memimpinnya.
Kini, masalah itu berakhir karena melalui deklarasi Doha, Hamas menyepakati pemimpin faksi Fatah Mahmud Abbas sebagai Perdana Menteri Pemerintahan Palestina Bersatu. [IK/IP/Rpb/bsb]
"Jika Abu Mazen (Abbas) melaksanakan apa yang ditandangani di Doha, ia memilih meninggalkan jalur perdamaian dan menyatukan dirinya dengan Hamas," kata Netanyahu pada pembukaan sidang partai Likud yang dipimpinnya.
Ancaman Netanyahu itu tak lama setelah Khalid Misy'al dan Abbas menandatangani perjanjian rekonsiliasi di Qatar itu, yang juga menetapkan Mahmud Abbas menjadi Perdana Menteri Pemerintahan Palestina Bersatu.
Dalam sidang yang dihadiri para Menteri dari partai Likud itu, Netanyahu menyatakan bahwa Hamas merupakan organisasi teroris yang bertujuan membasmi Israel. Tidak mungkin Hamas dan perdamaian bisa bertemu. Oleh karena itu Abbas harus memilih berdamai dengan Israel atau sepakat dengan teroris.
Bersepakat dengan Hamas, menurut Netanyahu, juga berarti menganulir perundingan damai dengan Israel, tidak menerima syarat yang ditetapkan internasional, serta terus melakukan aktifitas teroris dan mempersenjatai diri untuk melakukan tindakan teroris yang lebih mematikan.
Sebelumnya, Hamas dan Fatah telah menandatangani sebuah perjanjian rekonsiliasi, Mei tahun lalu. Namun, perjanjian yang menetapkan pembentukan pemerintah sementara untuk mempersiapkan pemilu itu belum terlaksana di lapangan karena kedua pihak mempermasalahkan susunan pemerintah sementara dan siapa yang akan memimpinnya.
Kini, masalah itu berakhir karena melalui deklarasi Doha, Hamas menyepakati pemimpin faksi Fatah Mahmud Abbas sebagai Perdana Menteri Pemerintahan Palestina Bersatu. [IK/IP/Rpb/bsb]
