Oleh : Ibrahim Al-Bahrawi, Ittihad Emirat
Jika mengamati koran dan TV Israel, para komentator menilai bergabungnya Palestina ke UNESCO sebagai anggota tetap sebagai krisis. Sementara menteri-menteri Arab menilai ini sebagai pertanda kemenangan hukum internasional setelah kezaliman selama beberapa dekade terhadap bangsa Palestina.
Mendidihnya politik dan media Israel dalam kasus ini memberikan indikasi bahwa masalah ini telah menciptakan gempa politik bagi arogansi Israel.
Israel akhirnya menemukan bahwa konspirasi dan koalisi internasional yang mereka upayakan untuk mengisolasi hak-hak Palestina justru menghalangi negara-negara besar seperti Perancis dan Spanyol untuk memberikan suara voting untuk Palestina. Lebih berbahaya lagi, Israel menemukan bahwa ketergantungan mereka terhadap veto Amerika di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan permintaan keanggotaan Palestina di PBB ternyata tidak menghalangi Otoritas Palestina untuk melangkah ke Majelis Umum untuk memperoleh dukungan sebagian besar negara dunia agar menghadang Israel dan politik Amerika yang berpihak yang kini sedang diisolir dan dikecam secara moral oleh penduduk dunia.
Segera setelah tertimpa gempa di mana sebagian besar negara dunia mendukung Palestina, Menlu Israel mengancam akan menghentikan hubungan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dengan PBB dan menuntut pentingnya perubahan Kepala Otoritas Palestina karena dinilai tidak ada bedanya dengan Hamas. Israel menilai bahwa siapapun yang akan menggantikannya akan lebih baik bagi Israel. Setelah itu Israel mengancam memutuskan hubungan dengan Otoritas Palestina.
Komite Kementerian Delapan di Israel pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sanksi kepada Otoritas Palestina. Hal itu diwujudkan dalam intruksi dari Netanyahu agar segera membangun pemukiman di Al-Quds dan pemukiman Goes Atzion untuk mendirikan 2000 unit pemukiman dan mengancam sebagian menteri bahwa mereka sedang mempelajari perluasan pemukiman di tempat yang dianggap sensitif.
Kabinet Netanyahu pun mengusulkan agar menghentikan transfer dana yang merupakan hak Otoritas Palestina berupa pajak. Namun buru-buru Menhan Israel mengingatkan bahaya langkah Israel ini karena gaji polisi dan aparat keamanan Palestina agar tersendat dan itu berarti keamanan Israel dalam bahaya. Selama ini kerjasama antara mereka di balik layar sudah menjadi rahasia umum. [InfoPalestina]
Jika mengamati koran dan TV Israel, para komentator menilai bergabungnya Palestina ke UNESCO sebagai anggota tetap sebagai krisis. Sementara menteri-menteri Arab menilai ini sebagai pertanda kemenangan hukum internasional setelah kezaliman selama beberapa dekade terhadap bangsa Palestina.
Mendidihnya politik dan media Israel dalam kasus ini memberikan indikasi bahwa masalah ini telah menciptakan gempa politik bagi arogansi Israel.
Israel akhirnya menemukan bahwa konspirasi dan koalisi internasional yang mereka upayakan untuk mengisolasi hak-hak Palestina justru menghalangi negara-negara besar seperti Perancis dan Spanyol untuk memberikan suara voting untuk Palestina. Lebih berbahaya lagi, Israel menemukan bahwa ketergantungan mereka terhadap veto Amerika di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan permintaan keanggotaan Palestina di PBB ternyata tidak menghalangi Otoritas Palestina untuk melangkah ke Majelis Umum untuk memperoleh dukungan sebagian besar negara dunia agar menghadang Israel dan politik Amerika yang berpihak yang kini sedang diisolir dan dikecam secara moral oleh penduduk dunia.
Segera setelah tertimpa gempa di mana sebagian besar negara dunia mendukung Palestina, Menlu Israel mengancam akan menghentikan hubungan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dengan PBB dan menuntut pentingnya perubahan Kepala Otoritas Palestina karena dinilai tidak ada bedanya dengan Hamas. Israel menilai bahwa siapapun yang akan menggantikannya akan lebih baik bagi Israel. Setelah itu Israel mengancam memutuskan hubungan dengan Otoritas Palestina.
Komite Kementerian Delapan di Israel pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sanksi kepada Otoritas Palestina. Hal itu diwujudkan dalam intruksi dari Netanyahu agar segera membangun pemukiman di Al-Quds dan pemukiman Goes Atzion untuk mendirikan 2000 unit pemukiman dan mengancam sebagian menteri bahwa mereka sedang mempelajari perluasan pemukiman di tempat yang dianggap sensitif.
Kabinet Netanyahu pun mengusulkan agar menghentikan transfer dana yang merupakan hak Otoritas Palestina berupa pajak. Namun buru-buru Menhan Israel mengingatkan bahaya langkah Israel ini karena gaji polisi dan aparat keamanan Palestina agar tersendat dan itu berarti keamanan Israel dalam bahaya. Selama ini kerjasama antara mereka di balik layar sudah menjadi rahasia umum. [InfoPalestina]
