Kebijakan dinas pendidikan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan yang akan menerapkan tes keperawanan bagi seluruh siswi SMA sederajat menuai pro dan kontra. Anggota Komisi X DPR RI Herlini Amran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan itu belum tentu efektif untuk menangkal perilaku seks bebas.
“Perlu digali kembali wacana seperti itu. Apa memang benar efektif?” kata Herlini dihubungi Republika, Selasa (20/8).
Menurutnya berbeda antara hak mendapatkan pendidikan dengan perilaku moral. Pendidikan itu, kata dia, adalah hak asasi setiap anak bangsa dan tidak bisa dikebiri hanya karena masalah keperawanan.“Saya tidak setuju jika siswi masuk sekolah harus di tes dulu keperawanannya,” ujarnya.
Ia mengatakan, penyelesaian masalah moral maraknya seks bebas/prostitusi tidak bisa hanya dengan melakukan tes keperawanan saja. Apalagi, dengan kemajuan teknologi saat ini, sudah ada operasi selaput dara.
“Justru ini jadi tantangan kita semua untuk mengembalikan dan menjaga moral anak bangsa, mulai dari pemerintah,ulama, masyarakat bahkan keluarga juga bertanggung jawab menjaga putra putrinya nya dari seks bebas,” ujarnya.
Lebih lanjut, perempuan politikus ini menyatakan, dinas pendidikan sebagai perwakilan pemerintah dalam bidang pendidikan, semestinya membuat terobosan program atau kegiatan yang dapat mengalihkan perhatian siswa siswi ke arah yang positif sehingga tidak ada wakut luang untuk berbuat maksiat.
“Kontrol orang tua terhadap anak-anaknya dan kerja sama dengan pihak sekolah juga sangat penting. Jadi wacana tes keperawanan tersebut bagi siswi-siswi adalah masalah yang menuai masalah, bukan sebagai tindakan preventif menangkal seks bebas,” jelasnya.
Ia menambahkan agar wacana tes keperawanan tersebut dihentikan dan sebaiknya dinas pendidikan Kota Prabumulih fokus kepada solusi atau penyelesaian masalah seks bebas tersebut.“Inti masalah terbesarnya adalah hilang atau pudarnya nilai-nilai agama di kalangan anak bangsa,”ujarnya. [ROL]
“Perlu digali kembali wacana seperti itu. Apa memang benar efektif?” kata Herlini dihubungi Republika, Selasa (20/8).
Menurutnya berbeda antara hak mendapatkan pendidikan dengan perilaku moral. Pendidikan itu, kata dia, adalah hak asasi setiap anak bangsa dan tidak bisa dikebiri hanya karena masalah keperawanan.“Saya tidak setuju jika siswi masuk sekolah harus di tes dulu keperawanannya,” ujarnya.
Ia mengatakan, penyelesaian masalah moral maraknya seks bebas/prostitusi tidak bisa hanya dengan melakukan tes keperawanan saja. Apalagi, dengan kemajuan teknologi saat ini, sudah ada operasi selaput dara.
“Justru ini jadi tantangan kita semua untuk mengembalikan dan menjaga moral anak bangsa, mulai dari pemerintah,ulama, masyarakat bahkan keluarga juga bertanggung jawab menjaga putra putrinya nya dari seks bebas,” ujarnya.
Lebih lanjut, perempuan politikus ini menyatakan, dinas pendidikan sebagai perwakilan pemerintah dalam bidang pendidikan, semestinya membuat terobosan program atau kegiatan yang dapat mengalihkan perhatian siswa siswi ke arah yang positif sehingga tidak ada wakut luang untuk berbuat maksiat.
“Kontrol orang tua terhadap anak-anaknya dan kerja sama dengan pihak sekolah juga sangat penting. Jadi wacana tes keperawanan tersebut bagi siswi-siswi adalah masalah yang menuai masalah, bukan sebagai tindakan preventif menangkal seks bebas,” jelasnya.
Ia menambahkan agar wacana tes keperawanan tersebut dihentikan dan sebaiknya dinas pendidikan Kota Prabumulih fokus kepada solusi atau penyelesaian masalah seks bebas tersebut.“Inti masalah terbesarnya adalah hilang atau pudarnya nilai-nilai agama di kalangan anak bangsa,”ujarnya. [ROL]
