Memakai baju putih lengan pendek dan celana hitam, Gubernur Jawa Barat turun langsung menemui ribuan buruh yang berunjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/10) kemarin. Melihat gubernur datang, para demonstran aksi mogok nasional itu senang karena tuntutan mereka bisa langsung tersampaikan.
Dalam orasinya di depan ribuan buruh Jawa Barat, Heryawan membacakan surat edaran Moratorium Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT).
“Di sini, saya akan bacakan surat edaran ke kabupaten/kota tembusan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemenakertrans tentang moratorium PKWT kontrak dan ‘outsourcing’,” kata Heryawan.
Selain moratorium terhadap “outsourcing” (PKWT) dan izin operasional bagi perusahaan penyedia jasa pekerja di kabupaten/ kota, surat edaran itu juga memerintahkan kabupaten/kota untuk membangun posko pengaduan outsourcing yang terdiri dari pemerintah dan serikat pekerja.
Sebagai kepala daerah, Heryawan menegaskan dirinya berupaya untuk melindungi dua pihak dalam ketenagakerjaan yakni pengusaha dan pekerjanya.
“Tentu kita akan berpihak kepada kebaikan yang bermanfaat. Dunia kerja tidak ada tanpa pengusaha, juga tanpa buruh. Perusahaan ada kalau ada pengusaha dan buruh. Perlu usaha kuat membangun hubungan harmonis antara buruh, diunas tenaga kerja dan pengusaha,” tambah Heryawan.
Sebelumnya, kepada media, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kelompok Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengatakan keinginan buruh untuk bertemu langsung dengan Gubernur.
"Kami hanya ingun bertemu Gubernur, tidak ingin diwakili oleh siapapun," ujarnya Rabu (3/10). [JJ/Dkw/Rpb]
Dalam orasinya di depan ribuan buruh Jawa Barat, Heryawan membacakan surat edaran Moratorium Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT).
“Di sini, saya akan bacakan surat edaran ke kabupaten/kota tembusan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemenakertrans tentang moratorium PKWT kontrak dan ‘outsourcing’,” kata Heryawan.
Selain moratorium terhadap “outsourcing” (PKWT) dan izin operasional bagi perusahaan penyedia jasa pekerja di kabupaten/ kota, surat edaran itu juga memerintahkan kabupaten/kota untuk membangun posko pengaduan outsourcing yang terdiri dari pemerintah dan serikat pekerja.
Sebagai kepala daerah, Heryawan menegaskan dirinya berupaya untuk melindungi dua pihak dalam ketenagakerjaan yakni pengusaha dan pekerjanya.
“Tentu kita akan berpihak kepada kebaikan yang bermanfaat. Dunia kerja tidak ada tanpa pengusaha, juga tanpa buruh. Perusahaan ada kalau ada pengusaha dan buruh. Perlu usaha kuat membangun hubungan harmonis antara buruh, diunas tenaga kerja dan pengusaha,” tambah Heryawan.
Sebelumnya, kepada media, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kelompok Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengatakan keinginan buruh untuk bertemu langsung dengan Gubernur.
"Kami hanya ingun bertemu Gubernur, tidak ingin diwakili oleh siapapun," ujarnya Rabu (3/10). [JJ/Dkw/Rpb]
