Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak kampanye kondom yang direncanakan Menteri Kesehatan (Menkes). Hal itu disampaikan dalam rapat kerja DPR dengan Menkes, Senin (25/6) kemarin.
"Dengan tegas kami menolak kampanye pemerintah untuk meningkatkan penggunaan kondom pada remaja dan masyarakat di Indonesia. Justru yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi dari dampak seks bebas," ujar anggota Komisi IX DPR, Herlini Amran.
Lebih jauh, aleg PKS dari dapil Kepualuan Riau itu menegaskan bahwa tantangan kerja Kemenkes terkait permasalahan kesehatan di Indonesia tidaklah ringan. Kemenkes perlu melakukan terobosan 'briliant' untuk menjawab masalah kelangkaan dan distribusi tenaga kesehatan di berbagai daerah, terutama DTPK, merespon kasus-kasus gizi buruk yang masih saja bermunculan di lokasi yang berbatasan langsung dengan ibu kota hingga pelosok, menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan guna merealisasikan hajatan besar bangsa, yakni BPJS Kesehatan 2014.
"Menkes juga harus melakukan langkah-langkah berani untuk mengontrol penggunaan anggaran kementerian, agar lebih tepat sasaran dan laporannya tidak lagi-lagi berstatus disclaimer. Ini penting sekali," tambah Herlini.
Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka menilai isu kondom telah menutupi kebocoran anggaran di Kemenkes.
"Tapi saya akui isu kondom itu berhasil menutupi kebocoran anggaran vaksin flu burung. Jadi ini dibungkus langsung oleh kondom. Kok bisa mengimport vaksin yang kemudian kedaluwarsa dalam jumlah miliaran?" kata anggota komisi IX DPR dari fraksi PDIP itu. [JJ/AR/Kmp/Okz]
"Dengan tegas kami menolak kampanye pemerintah untuk meningkatkan penggunaan kondom pada remaja dan masyarakat di Indonesia. Justru yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi dari dampak seks bebas," ujar anggota Komisi IX DPR, Herlini Amran.
Lebih jauh, aleg PKS dari dapil Kepualuan Riau itu menegaskan bahwa tantangan kerja Kemenkes terkait permasalahan kesehatan di Indonesia tidaklah ringan. Kemenkes perlu melakukan terobosan 'briliant' untuk menjawab masalah kelangkaan dan distribusi tenaga kesehatan di berbagai daerah, terutama DTPK, merespon kasus-kasus gizi buruk yang masih saja bermunculan di lokasi yang berbatasan langsung dengan ibu kota hingga pelosok, menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan guna merealisasikan hajatan besar bangsa, yakni BPJS Kesehatan 2014.
"Menkes juga harus melakukan langkah-langkah berani untuk mengontrol penggunaan anggaran kementerian, agar lebih tepat sasaran dan laporannya tidak lagi-lagi berstatus disclaimer. Ini penting sekali," tambah Herlini.
Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka menilai isu kondom telah menutupi kebocoran anggaran di Kemenkes.
"Tapi saya akui isu kondom itu berhasil menutupi kebocoran anggaran vaksin flu burung. Jadi ini dibungkus langsung oleh kondom. Kok bisa mengimport vaksin yang kemudian kedaluwarsa dalam jumlah miliaran?" kata anggota komisi IX DPR dari fraksi PDIP itu. [JJ/AR/Kmp/Okz]
