Oleh: Shalih Nuami
Ada banyak faktor yang membuat Israel resah bukan kepalang pasca rekonsiliasi Palestina. Namun keresahan secara khusus karena “keuntungan positif” rekonsiliasi berpihak kepada Hamas. Apa saja keuntungan positif itu?
Terbebas dari Masalah Kompromi Kekuasaan dan Perlawanan
Israel sadar bahwa rekonsiliasi akan memungkinkan Hamas terbebas dari masalah-masalah yang timbul akibat “kompromi antara kekuasaan dan perlawanan”. Selama ini sudah jelas bahwa komitmen kekuasaan di tengah penjajahan tidak langsung di Jalur Gaza menjadikan Hamas satu-satunya pihak yang ditekan secara militer, ekonomi dan politik. Israel jadi memiliki alasan dan legitimasi dalam memukul dan membidik Hamas. Di sisi lain, kondisi semacam itu membuat Hamas terjadi gesekan dengan kelompok lain di Jalur Gaza. Sebuah kondisi yang melelahkan bagi Hamas. Israel berspekulasi bahwa blokade Jalur Gaza akan membuat Hamas semakin terkikis popularitasnya di Jalur Gaza. Namun rekonsiliasi Palestina datang menggagalkan spekulasi Israel ini.
Berbaur Dengan Negara-negara Kawasan dan Dunia
Israel khawatir rekonsilasi Palestina akan memungkinkan Hamas berbaur dengan pemerintah dan negara Arab yang baru pasca revolusi Arab. Jika Hamas diterima di dunia Arab, gerakan ini akan bisa memasarkan sikap-sikap politiknya dan akan memperoleh konsesus bangsa Arab. Untuk selanjutnya akan bisa memanfaatkan perubahan orientasi sejumlah negara dan tokoh-tokoh Eropa. Apalagi setelah revolusi Arab meletus, gerakan Ikhwanul Muslimin muncul menjadi gerakan moderat. Sehingga posisi Hamas di dunia akan naik dan kemampuan Israel untuk membidik gerakan ini makin mengecil. Jika Hamas tidak sendirian dalam memerintah Jalur Gaza, maka gerakan ini akan terbebas dari bebas anggaran yang berat. Hal ini semakin membuat Hamas lincah melakukan manuver.
Jika rekonsiliasi bisa memberikan dorongan mobilisasi Intifadhah 3 yang diperkirakan akan meletus, maka kondisi sulit akan dialami Israel. Sebab revolusi Arab saat ini pasti mendukungnya dan posisi Israel di mata dunia menurun. Di saat yang sama, rekonsiliasi akan membuang jauh-jauh alasan pembenaran koordinasi keamanan Otoritas Palestina dengan Israel di Tepi Barat. Rekonsiliasi juga akan menjadi tekanan tambahan bagi Netenyahu untuk menyetujui dan meneken pertukaran tawanan. Dari sinilah, dokumen WikiLeaks beberapa saat lalu yang menegaskan bahwa mantan kepala intelijen militer Israel Amos Yadlen yang mengatakan kepada dubes Amerika di Israel bahwa Israel sedang bukan kepalang jika Hamas sendirian memerintah Jalur Gaza.
Langkah-langkah Seharusnya
Dengan sekedar mendeklarasikan pembentukan pemerintah transisi berarti mengangkat tanggungjawab politik, dana, keamanan Jalur Gaza dari pundak Hamas di depan opini publik Palestina. ini titik penting. Untuk menyukseskan tugas ini, tidak boleh berhenti lama dalam program pemerintah karena alasan sederhana; polemik soal syarat tim kuartet tidak ada gunanya. Sebab di Israel ada pemerintah kanan ekstrim yang tidak siap dengan penyelesaian damai. Jika tetap berunding, bisa jadi Palestina akan tertipu kembali. Belajarlah dari sejarah, ketika David Ben Gurion menyetujui keputusan pembagian Palestina jajahan tahun 1947, pada saat yang sama dia merencanakan menjajah seluruh wilayah Palestina. [bsyr, InfoPalestina]
Ada banyak faktor yang membuat Israel resah bukan kepalang pasca rekonsiliasi Palestina. Namun keresahan secara khusus karena “keuntungan positif” rekonsiliasi berpihak kepada Hamas. Apa saja keuntungan positif itu?
Terbebas dari Masalah Kompromi Kekuasaan dan Perlawanan
Israel sadar bahwa rekonsiliasi akan memungkinkan Hamas terbebas dari masalah-masalah yang timbul akibat “kompromi antara kekuasaan dan perlawanan”. Selama ini sudah jelas bahwa komitmen kekuasaan di tengah penjajahan tidak langsung di Jalur Gaza menjadikan Hamas satu-satunya pihak yang ditekan secara militer, ekonomi dan politik. Israel jadi memiliki alasan dan legitimasi dalam memukul dan membidik Hamas. Di sisi lain, kondisi semacam itu membuat Hamas terjadi gesekan dengan kelompok lain di Jalur Gaza. Sebuah kondisi yang melelahkan bagi Hamas. Israel berspekulasi bahwa blokade Jalur Gaza akan membuat Hamas semakin terkikis popularitasnya di Jalur Gaza. Namun rekonsiliasi Palestina datang menggagalkan spekulasi Israel ini.
Berbaur Dengan Negara-negara Kawasan dan Dunia
Israel khawatir rekonsilasi Palestina akan memungkinkan Hamas berbaur dengan pemerintah dan negara Arab yang baru pasca revolusi Arab. Jika Hamas diterima di dunia Arab, gerakan ini akan bisa memasarkan sikap-sikap politiknya dan akan memperoleh konsesus bangsa Arab. Untuk selanjutnya akan bisa memanfaatkan perubahan orientasi sejumlah negara dan tokoh-tokoh Eropa. Apalagi setelah revolusi Arab meletus, gerakan Ikhwanul Muslimin muncul menjadi gerakan moderat. Sehingga posisi Hamas di dunia akan naik dan kemampuan Israel untuk membidik gerakan ini makin mengecil. Jika Hamas tidak sendirian dalam memerintah Jalur Gaza, maka gerakan ini akan terbebas dari bebas anggaran yang berat. Hal ini semakin membuat Hamas lincah melakukan manuver.
Jika rekonsiliasi bisa memberikan dorongan mobilisasi Intifadhah 3 yang diperkirakan akan meletus, maka kondisi sulit akan dialami Israel. Sebab revolusi Arab saat ini pasti mendukungnya dan posisi Israel di mata dunia menurun. Di saat yang sama, rekonsiliasi akan membuang jauh-jauh alasan pembenaran koordinasi keamanan Otoritas Palestina dengan Israel di Tepi Barat. Rekonsiliasi juga akan menjadi tekanan tambahan bagi Netenyahu untuk menyetujui dan meneken pertukaran tawanan. Dari sinilah, dokumen WikiLeaks beberapa saat lalu yang menegaskan bahwa mantan kepala intelijen militer Israel Amos Yadlen yang mengatakan kepada dubes Amerika di Israel bahwa Israel sedang bukan kepalang jika Hamas sendirian memerintah Jalur Gaza.
Langkah-langkah Seharusnya
Dengan sekedar mendeklarasikan pembentukan pemerintah transisi berarti mengangkat tanggungjawab politik, dana, keamanan Jalur Gaza dari pundak Hamas di depan opini publik Palestina. ini titik penting. Untuk menyukseskan tugas ini, tidak boleh berhenti lama dalam program pemerintah karena alasan sederhana; polemik soal syarat tim kuartet tidak ada gunanya. Sebab di Israel ada pemerintah kanan ekstrim yang tidak siap dengan penyelesaian damai. Jika tetap berunding, bisa jadi Palestina akan tertipu kembali. Belajarlah dari sejarah, ketika David Ben Gurion menyetujui keputusan pembagian Palestina jajahan tahun 1947, pada saat yang sama dia merencanakan menjajah seluruh wilayah Palestina. [bsyr, InfoPalestina]
