Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menggandeng Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk mensosialisasikan program kerjanya, baru-baru ini. Jokowi mengandalkan LDII karena menurutnya ormas yang pernah dinyatakan sesat oleh MUI itu ada di mana-mana.
“Saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan program pemerintah yang nanti bisa dikaitkan dengan LDII,” kata Jokowi di kantor DPP LDII DKI Jakarta, Kamis (28/3) lalu, sembari menyebut program-program seperti normalisasi Sungai Ciliwung, Kali Sunter, Pesanggrahan, dan Angke yang harus memindahkan sebagian warga yang tinggal di tepi sungai.
“Kan LDII di mana-mana, titip-titip kalau imam di masjid tolong sampaikan bahwa tinggal di badan sungai melanggar aturan,” kata Jokowi.
Jokowi mengakui tokoh agama lebih mudah mendekati masyarakat karena lebih dipercayai masyarakat, sedangkan dia sendiri mengaku sudah melakukan pendekatan sosial seperti beberapa kali mendatangi warga di bantaran kali dan sungai.
“Tapi saya ke sana belum ngomong soal pemindahan atau relokasi. Cuma bagi-bagi tas, buku dan beras,” katanya.
Jokowi juga meminta tokoh agama ikut menyampaikan soal penggunaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena selama ini banyak warga yang langsung mendatangi rumah sakit tanpa meminta rujukan Puskesmas terlebih dahulu. “Ya jelas aja rumah sakit jadi penuh,” katanya.
Seperti dilaporkan Fimadani, LDII adalah ormas yang pada masa lalu bernama Islam Jamaah, kemudian berganti nama menjadi Lemkari. Islam Jama’ah atau Darul Hadits telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 (SK Jaksa Agung RI No. Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971). Setelah itu ia berganti nama menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada 13 Januari 1972. Tanggal tersebut dipakai juga sebagai tanggal berdirinya LDII dalam anggaran dasarnya. [IK/Fmd/bsb]
“Saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan program pemerintah yang nanti bisa dikaitkan dengan LDII,” kata Jokowi di kantor DPP LDII DKI Jakarta, Kamis (28/3) lalu, sembari menyebut program-program seperti normalisasi Sungai Ciliwung, Kali Sunter, Pesanggrahan, dan Angke yang harus memindahkan sebagian warga yang tinggal di tepi sungai.
“Kan LDII di mana-mana, titip-titip kalau imam di masjid tolong sampaikan bahwa tinggal di badan sungai melanggar aturan,” kata Jokowi.
Jokowi mengakui tokoh agama lebih mudah mendekati masyarakat karena lebih dipercayai masyarakat, sedangkan dia sendiri mengaku sudah melakukan pendekatan sosial seperti beberapa kali mendatangi warga di bantaran kali dan sungai.
“Tapi saya ke sana belum ngomong soal pemindahan atau relokasi. Cuma bagi-bagi tas, buku dan beras,” katanya.
Jokowi juga meminta tokoh agama ikut menyampaikan soal penggunaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena selama ini banyak warga yang langsung mendatangi rumah sakit tanpa meminta rujukan Puskesmas terlebih dahulu. “Ya jelas aja rumah sakit jadi penuh,” katanya.
Seperti dilaporkan Fimadani, LDII adalah ormas yang pada masa lalu bernama Islam Jamaah, kemudian berganti nama menjadi Lemkari. Islam Jama’ah atau Darul Hadits telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 (SK Jaksa Agung RI No. Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971). Setelah itu ia berganti nama menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada 13 Januari 1972. Tanggal tersebut dipakai juga sebagai tanggal berdirinya LDII dalam anggaran dasarnya. [IK/Fmd/bsb]
