Seorang pejabat urusan luar negeri Mesir bertemu dengan menteri luar negeri Uni Emirat Arab (UEA), baru-baru ini, guna membicarakan tentang warga Mesir yang ditahan karena dituduh membentuk cabang Ikhwanul Muslimin di Abu Dhabi.
Al-Mishry Al-Yaum mengutip kantor berita Emirat WAM, bahwa pertemuan itu terjadi Rabu (16/1) waktu setempat.
Ali al Ashiry, asisten menteri luar negeri Mesir urusan konsuler meminta agar Abu Dhabi membeberkan prosedur penahanannya, membolehkan staf kedutaan Mesir untuk menghadiri penyelidikan, memperbolehkan tahanan menghubungi keluarganya, dan menginformasikan ke kantor-kantor perwakilan diplomatik Mesir jika ada warganya yang ditangkap, sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
Seperti dilansir Hidayatullah, Jum'at (18/1), sebelas warga Mesir ditahan sejak bulan lalu dengan tuduhan mendirikan cabang Ikhwanul Muslimin di UEA, mengumpulkan informasi sensitif tentang warga UEA dan ditengarai membahayakan keamanan nasional Emirat. Namun, Ikhwanul Muslimin membantah tuduhan itu.
Awal Januari lalu Mesir juga mengupayakan agar kesebelas warganya itu dibebaskan, tetapi Wakil Presiden UEA mengatakan bahwa pembebasan mereka tidak bisa dilakukan tanpa melewati pengadilan. [IK/Hdy]
Al-Mishry Al-Yaum mengutip kantor berita Emirat WAM, bahwa pertemuan itu terjadi Rabu (16/1) waktu setempat.
Ali al Ashiry, asisten menteri luar negeri Mesir urusan konsuler meminta agar Abu Dhabi membeberkan prosedur penahanannya, membolehkan staf kedutaan Mesir untuk menghadiri penyelidikan, memperbolehkan tahanan menghubungi keluarganya, dan menginformasikan ke kantor-kantor perwakilan diplomatik Mesir jika ada warganya yang ditangkap, sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
Seperti dilansir Hidayatullah, Jum'at (18/1), sebelas warga Mesir ditahan sejak bulan lalu dengan tuduhan mendirikan cabang Ikhwanul Muslimin di UEA, mengumpulkan informasi sensitif tentang warga UEA dan ditengarai membahayakan keamanan nasional Emirat. Namun, Ikhwanul Muslimin membantah tuduhan itu.
Awal Januari lalu Mesir juga mengupayakan agar kesebelas warganya itu dibebaskan, tetapi Wakil Presiden UEA mengatakan bahwa pembebasan mereka tidak bisa dilakukan tanpa melewati pengadilan. [IK/Hdy]
