Konstitusi Mesir yang saat ini tengah dibahas akan dibangun berdasarkan syariat Islam, dan semua isinya tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Hal itu ditegaskan Mufti Ikhwanul Muslimin Dr. Abdurrahman Barr dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Departeman Dakwah Ikhwanul Muslimin untuk para dai dan imam di provinsi Qaliubiya, Senin (12/11).
Dr. Barr juga menekankan bahwa syariat jauh lebih luas dari sekedar materi ataupun prinsip dan hukum saja. Konstitusi yang akan datang ini, tambahnya, tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Ia juga berisi hak-hak dan kebebasan yang semuanya itu berdasarkan nilai-nilai Islam.
Sebelumnya, ribuan rakyat Mesir menggelar aksi sejuta umat di Kairo, Jumat (9/11) lalu. Mereka berkonsentrasi di Tahrir Square menuntut penegakan syariat Islam.
Partai An-Nur sayap politik kelompok Salafi dan Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) sayap politik Ikhwanul Muslimin yang menduduki kursi mayoritas dalam parlemen Mesir, mengatakan bahwa mereka tidak ambil bagian dalam aksi tersebut.
Saat ini, 100 anggota Majelis Konstituante tengah menggodok rancangan konstitusi baru pasca-revolusi. Konstitusi baru yang akan menggantikan konstitusi 1971 itu ditunda oleh dewan militer selama mereka mengambil alih kekuasaan setelah Mubarak digulingkan Februari lalu. [IK/Hdy/AR]
Dr. Barr juga menekankan bahwa syariat jauh lebih luas dari sekedar materi ataupun prinsip dan hukum saja. Konstitusi yang akan datang ini, tambahnya, tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Ia juga berisi hak-hak dan kebebasan yang semuanya itu berdasarkan nilai-nilai Islam.
Sebelumnya, ribuan rakyat Mesir menggelar aksi sejuta umat di Kairo, Jumat (9/11) lalu. Mereka berkonsentrasi di Tahrir Square menuntut penegakan syariat Islam.
Partai An-Nur sayap politik kelompok Salafi dan Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) sayap politik Ikhwanul Muslimin yang menduduki kursi mayoritas dalam parlemen Mesir, mengatakan bahwa mereka tidak ambil bagian dalam aksi tersebut.
 |
| Dr. Abdurrahman Barr |
Saat ini, 100 anggota Majelis Konstituante tengah menggodok rancangan konstitusi baru pasca-revolusi. Konstitusi baru yang akan menggantikan konstitusi 1971 itu ditunda oleh dewan militer selama mereka mengambil alih kekuasaan setelah Mubarak digulingkan Februari lalu. [IK/Hdy/AR]
