Kebijakan Menteri Kesehatan RI (Menkes) Nafsiah Mboi mengkampanyekan kondom terus menuai kontroversi. Komisi IX DPR sebagai mitra kerja merasa belum pernah mendapat penjelasan dari pihak Kemenkes tentang kebijakan tersebut. Namun, anggaran APBN 2012 untuk program pengadaan kondom itu telah ada sebesar Rp 25,2 miliar, lapor tribunnews.com Senin (25/6).
Bahkan, lelang untuk pengadaan kondom Tahun Anggaran 2012 sudah selesai dilakukan dengan pemenang tender PT Kimia Farma Trading & Distribution yang berkantor pada Jl Budi Utomo No 1 Jakarta Pusat. Penandatanganan kontrak pengadaan barang kondom senilai Rp 24,8 miliar itu sudah dilakukan pada 7 hingga 17 Februari 2012.
"Dan alokasi dalam Pagu Anggaran APBN Tahun 2012 sebesar Rp 25,2 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, Senin (25/6).
Uchok menambahkan, setelah selesainya proses lelang pengadaan kondom tersebut, maka langkah pemerintah selanjutnya adalah kampanye dan pembagian kondom gratis untuk para remaja. Tapi sangat disayangkan, Nafsiah Mboi tidak pernah memberitahu kepada publik tentang tempat-tempat Kemenkes akan membagi atau kampanye pengunaan kondom dengan sasaran kalangan dengan kelompok seks berisiko sebagaimana klaimnya.
Kampanye kondom ala Menkes langsung menuai kontroversi begitu program itu terdengar publik. Berbagai kalangan, terutama para ulama dan pimpinan ormas Islam, merasa gerah dengan rencana itu. Sebab, pembagian kondom dianggap melegalisasi seks bebas di kalangan anak muda.
"Dengan alasan apapun tidak dibenarkan, karena itu melegalkan segala bentuk kemaksiatan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dikutip Gatra.com, Senin (25/6).
Penolakan serupa juga datang dari LSM hingga anggota DPR.
"Kami sangat menyesalkan statemen Ibu Menkes yang mengatakan akan membuat gebrakan menggalakkan penggunaan kondom, untuk kelompok seks beresiko, termasuk kepada remaja dan masyarakat. Justru dengan itu pemerintah melegalkan seks bebas (zina) dengan alasan mensosialisasikan penggunaan kondom," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Herlini Amran, dikutip Kompas.com, Selasa (19/6) lalu.
“MER-C menolak keras cara mengatasi Aids dengan cara itu. Hukum agama harus ditegakkan. Hukum agama untuk kemaslahatan umat manusia, tetapi banyak yang menganggap itu pengekangan kebebasan. Ini dua hal yang selalu diadu. Kebebasan dibiarkan, nantinya orang bebas menganut seks bebas atas atas nama kebebasan. Terus ada kampanye kondom, ini jadi kacau,” kata Presidium Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) Jose Rizal, dikutip EraMuslim, Senin (18/6) lalu. [JJ/Trb/bsb]
Bahkan, lelang untuk pengadaan kondom Tahun Anggaran 2012 sudah selesai dilakukan dengan pemenang tender PT Kimia Farma Trading & Distribution yang berkantor pada Jl Budi Utomo No 1 Jakarta Pusat. Penandatanganan kontrak pengadaan barang kondom senilai Rp 24,8 miliar itu sudah dilakukan pada 7 hingga 17 Februari 2012.
"Dan alokasi dalam Pagu Anggaran APBN Tahun 2012 sebesar Rp 25,2 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, Senin (25/6).
Uchok menambahkan, setelah selesainya proses lelang pengadaan kondom tersebut, maka langkah pemerintah selanjutnya adalah kampanye dan pembagian kondom gratis untuk para remaja. Tapi sangat disayangkan, Nafsiah Mboi tidak pernah memberitahu kepada publik tentang tempat-tempat Kemenkes akan membagi atau kampanye pengunaan kondom dengan sasaran kalangan dengan kelompok seks berisiko sebagaimana klaimnya.
Kampanye kondom ala Menkes langsung menuai kontroversi begitu program itu terdengar publik. Berbagai kalangan, terutama para ulama dan pimpinan ormas Islam, merasa gerah dengan rencana itu. Sebab, pembagian kondom dianggap melegalisasi seks bebas di kalangan anak muda.
"Dengan alasan apapun tidak dibenarkan, karena itu melegalkan segala bentuk kemaksiatan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dikutip Gatra.com, Senin (25/6).
Penolakan serupa juga datang dari LSM hingga anggota DPR.
"Kami sangat menyesalkan statemen Ibu Menkes yang mengatakan akan membuat gebrakan menggalakkan penggunaan kondom, untuk kelompok seks beresiko, termasuk kepada remaja dan masyarakat. Justru dengan itu pemerintah melegalkan seks bebas (zina) dengan alasan mensosialisasikan penggunaan kondom," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Herlini Amran, dikutip Kompas.com, Selasa (19/6) lalu.
“MER-C menolak keras cara mengatasi Aids dengan cara itu. Hukum agama harus ditegakkan. Hukum agama untuk kemaslahatan umat manusia, tetapi banyak yang menganggap itu pengekangan kebebasan. Ini dua hal yang selalu diadu. Kebebasan dibiarkan, nantinya orang bebas menganut seks bebas atas atas nama kebebasan. Terus ada kampanye kondom, ini jadi kacau,” kata Presidium Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) Jose Rizal, dikutip EraMuslim, Senin (18/6) lalu. [JJ/Trb/bsb]
