Komisi urusan Arab di Parlemen Mesir menegaskan, para anggota dewan akan terus berjuang untuk merealisasikan pengusiran duta besar Israel dari Kairo.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi, Muhammad Idris, Selasa (20/3), bertepatan sidang membahas rekomendasi parlemen untuk mengusir duta besar Israel. Dalam sidang bersama pemerintah yang dihadiri oleh Kepala Departemen Urusan Israel dan Kepala Departemen Urusan Palestina itu juga dibahas pembatalan perjanjian ekonomi trilateral antara Mesir, entitas Zionis dan Amerika, serta menghentikan ekspor gas Mesir ke Israel.
Idris menambahkan, Parlemen Mesir juga meminta perubahan perjanjian damai dengan Israel “sampai militer Israel berdiri di perbatasan”.
Sementara itu, dari unsur pemerintah, Kepala Departemen Urusan Israel Thaher Farhat, membela keberadaan dubes Israel di Mesir.
“Keberadaan dubes Israel di Kairo mewakili kepentingan persoalan Palestina dan hubungan Mesir-Israel harus menjadi keputusan yang bijak. Kita harus menghaji biaya yang harus ditanggung Mesir bila mengambil keputusan ini, harus menanggung kerugian ketika membahas setiap masalah yang berkaitan dengan hubungan Mesir – Israel, kita harus memperhatikan secara bertahap dengan Israel khususnya yang berkaitan dengan kepentingan Mesir Palestina,” kata Farhat.
Pekan lalu (12/3), Parlemen Mesir meminta agar Duta Besar Israel di Kairo diusir. Tuntutan itu menguat kembali setelah Israel melancarkan serangan udara atas Gaza yang menewaskan banyak warga sipil. Parlemen menyerahkan tindak lanjut keputusan itu untuk ditangani Komisi urusan Arab.
Di era rezim Mubarak, Mesir adalah partner strategis Israel. Pemerintah Mesir banyak memfasilitasi Israel, termasuk memberikan gas alam dengan harga yang sangat rendah dan berdiam diri atas agresi negara zionis itu ke Palestina. Parlemen saat itu juga setali tiga uang dengan pemerintah. [IK/IP/bsb]
Hal itu disampaikan Ketua Komisi, Muhammad Idris, Selasa (20/3), bertepatan sidang membahas rekomendasi parlemen untuk mengusir duta besar Israel. Dalam sidang bersama pemerintah yang dihadiri oleh Kepala Departemen Urusan Israel dan Kepala Departemen Urusan Palestina itu juga dibahas pembatalan perjanjian ekonomi trilateral antara Mesir, entitas Zionis dan Amerika, serta menghentikan ekspor gas Mesir ke Israel.
Idris menambahkan, Parlemen Mesir juga meminta perubahan perjanjian damai dengan Israel “sampai militer Israel berdiri di perbatasan”.
Sementara itu, dari unsur pemerintah, Kepala Departemen Urusan Israel Thaher Farhat, membela keberadaan dubes Israel di Mesir.
“Keberadaan dubes Israel di Kairo mewakili kepentingan persoalan Palestina dan hubungan Mesir-Israel harus menjadi keputusan yang bijak. Kita harus menghaji biaya yang harus ditanggung Mesir bila mengambil keputusan ini, harus menanggung kerugian ketika membahas setiap masalah yang berkaitan dengan hubungan Mesir – Israel, kita harus memperhatikan secara bertahap dengan Israel khususnya yang berkaitan dengan kepentingan Mesir Palestina,” kata Farhat.
Pekan lalu (12/3), Parlemen Mesir meminta agar Duta Besar Israel di Kairo diusir. Tuntutan itu menguat kembali setelah Israel melancarkan serangan udara atas Gaza yang menewaskan banyak warga sipil. Parlemen menyerahkan tindak lanjut keputusan itu untuk ditangani Komisi urusan Arab.
Di era rezim Mubarak, Mesir adalah partner strategis Israel. Pemerintah Mesir banyak memfasilitasi Israel, termasuk memberikan gas alam dengan harga yang sangat rendah dan berdiam diri atas agresi negara zionis itu ke Palestina. Parlemen saat itu juga setali tiga uang dengan pemerintah. [IK/IP/bsb]
