Parlemen baru hasil pemilu Mesir pasca revolusi agaknya benar-benar revolusioner! Setidaknya terkait hubungan dengan Israel.
Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Rakyat Mesir, Issam Al-Arian, memutuskan bahwa parlemen Mesir akan memboikot setiap acara parlemen dan kegiatan resmi lainnya jika Israel menjadi salah satu pesertanya. Issam yang juga anggota fraksi Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) itu menegaskan bahwa normalisasi dengan entitas Zionis ditolak tegas sebagaimana kehendak rakyat Mesir.
Keputusan "berani" itu diambil Senin (6/2), menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh anggota parlemen Hilal Al-Dandarawi mengenai posisi parlemen terhadap hubungan dengan Komite Dagang Israel dan asosiasi tenaga kerja serta Knesset Israel.
"Pertanyaan yang harus didiskusikan oleh parlemen adalah jika ada konferensi internasional yang dihadiri oleh Israel, apakah harus anggota parlemen Mesir menarik diri atau tidak?" kata Issam memulai pembahasan yang berakhir dengan keputusan memboikot seluruh acara politik atau parlemen yang dihadiri oleh delegasi Israel.
Meskipun putusan ini hanya mengikat internal parlemen dan belum sampai ke level pemerintah, ia tergolong "revolusioner" mengingat parlemen pada era Mubarak cenderung setali tiga uang dengan eksekutif dalam kedekatannya dengan Israel.
Pemilu pertama pasca revolusi mengubah drastis komposisi wakil rakyat di Kairo. Kini, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) menduduki 235 kursi di parlemen, atau 47,18 persen. Di urutan kedua, Partai An-Nur yang berbasis Salafi menduduki 121 kursi dari 498 kursi parlemen.
Yang juga sangat berbeda dari parlemen sebelumnya, kini 140 orang anggota parlemen Mesir adalah hafizh Al Quran dan lebih dari 100 orang hafal lebih dari 10 ribu hadits. [IK/EM/Rpb/Fmd/bsb]
Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Rakyat Mesir, Issam Al-Arian, memutuskan bahwa parlemen Mesir akan memboikot setiap acara parlemen dan kegiatan resmi lainnya jika Israel menjadi salah satu pesertanya. Issam yang juga anggota fraksi Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) itu menegaskan bahwa normalisasi dengan entitas Zionis ditolak tegas sebagaimana kehendak rakyat Mesir.
Keputusan "berani" itu diambil Senin (6/2), menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh anggota parlemen Hilal Al-Dandarawi mengenai posisi parlemen terhadap hubungan dengan Komite Dagang Israel dan asosiasi tenaga kerja serta Knesset Israel.
"Pertanyaan yang harus didiskusikan oleh parlemen adalah jika ada konferensi internasional yang dihadiri oleh Israel, apakah harus anggota parlemen Mesir menarik diri atau tidak?" kata Issam memulai pembahasan yang berakhir dengan keputusan memboikot seluruh acara politik atau parlemen yang dihadiri oleh delegasi Israel.
Meskipun putusan ini hanya mengikat internal parlemen dan belum sampai ke level pemerintah, ia tergolong "revolusioner" mengingat parlemen pada era Mubarak cenderung setali tiga uang dengan eksekutif dalam kedekatannya dengan Israel.
Pemilu pertama pasca revolusi mengubah drastis komposisi wakil rakyat di Kairo. Kini, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) menduduki 235 kursi di parlemen, atau 47,18 persen. Di urutan kedua, Partai An-Nur yang berbasis Salafi menduduki 121 kursi dari 498 kursi parlemen.
Yang juga sangat berbeda dari parlemen sebelumnya, kini 140 orang anggota parlemen Mesir adalah hafizh Al Quran dan lebih dari 100 orang hafal lebih dari 10 ribu hadits. [IK/EM/Rpb/Fmd/bsb]
