Hamas dan Fatah kompak menghadapi ancaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Senin (26/12). Kedua faksi terbesar di Palestina itu tetap meneruskan agenda rekonsiliasi, meskipun Netanyahu mengancam takkan memulai perundingan perdamaian jika Hamas bergabung dengan pemerintah baru Palestina.
"Pernyataan ini sama sekali ditolak dan setiap orang mesti menyadari prioritas diberikan pada rekonsiliasi nasional," kata pemimpin perundingan Palestina Saeb Erakat.
"Tak ada pembicaraan perdamaian antara Israel dan kami, jadi tak ada pernyataan Netanyahu," tambah Erakat.
Di Jalur Gaza, pejabat Hamas Salah al-Bardawil menggambarkan pernyataan Netanyahu sebagai campur tangan nyata dalam urusan domestik Palestina.
"Israel bertindak seperti ini guna melucuti hak rakyat Palestina ... Israel berusaha melarikan diri dari komitmen dan kewajibannya," kata al-Bardawil sebagaimana dikutip Xinhua.
Al-Bardawil menambahkan Hamas adalah bagian dari rakyat Palestina yang tak bisa diabaikan. "Israel tak punya hak untuk mengatur politik rakyat Palestina," pungkasnya. [IK/Ant]
"Pernyataan ini sama sekali ditolak dan setiap orang mesti menyadari prioritas diberikan pada rekonsiliasi nasional," kata pemimpin perundingan Palestina Saeb Erakat.
"Tak ada pembicaraan perdamaian antara Israel dan kami, jadi tak ada pernyataan Netanyahu," tambah Erakat.
Di Jalur Gaza, pejabat Hamas Salah al-Bardawil menggambarkan pernyataan Netanyahu sebagai campur tangan nyata dalam urusan domestik Palestina.
"Israel bertindak seperti ini guna melucuti hak rakyat Palestina ... Israel berusaha melarikan diri dari komitmen dan kewajibannya," kata al-Bardawil sebagaimana dikutip Xinhua.
Al-Bardawil menambahkan Hamas adalah bagian dari rakyat Palestina yang tak bisa diabaikan. "Israel tak punya hak untuk mengatur politik rakyat Palestina," pungkasnya. [IK/Ant]
