Salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin Sobhi Shalih, mengatakan, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) akan melarang minuman keras di negara itu, termasuk di daerah pariwisata.
"Kami akan melarang alkohol," kata Shalih dalam pertemuan di sebuah daerah sebelah barat Kairo bernama New Valley, seperti dikutip Hidayatullah, Kamis (29/12).
"Pariwisata tidak selalu berarti telanjang dan mabuk-mabukan," imbuhnya.
"Kita orang Mesir adalah orang-orang yang sangat relijius, dan kita tidak memerlukan itu," kata Shalih.
Shalih juga menyatakan, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) akan menerapkan hukum syariah Islam.
"Itu sudah direncanakan sejak 1928," katanya. "Islam adalah solusi."
Dalam kesempatan itu, Shalih menuduh sisa-sisa pendukung rezim Husni Mubarak sebagai biang dari kerusuhan yang terjadi di Jalan Muhammad Mahmud, depan gedung kabinet.
Dalam pertemuan itu juga disampaikan oleh tokoh Ikhwan lainnya bahwa pendukung rezim Mubarak bermaksud merusak perekonomian Mesir melalui kerusuhan baru-baru ini. Dengan rusaknya perekonomian, maka ketika FJP menduduki kekuasaan partai bentukan Ikhwanul Muslimin itu tidak mampu menggaji aparat pemerintah sehingga bisa dijadikan dalih menuntut mundur. [IK/Hdy]
"Kami akan melarang alkohol," kata Shalih dalam pertemuan di sebuah daerah sebelah barat Kairo bernama New Valley, seperti dikutip Hidayatullah, Kamis (29/12).
"Pariwisata tidak selalu berarti telanjang dan mabuk-mabukan," imbuhnya.
"Kita orang Mesir adalah orang-orang yang sangat relijius, dan kita tidak memerlukan itu," kata Shalih.
Shalih juga menyatakan, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) akan menerapkan hukum syariah Islam.
"Itu sudah direncanakan sejak 1928," katanya. "Islam adalah solusi."
Dalam kesempatan itu, Shalih menuduh sisa-sisa pendukung rezim Husni Mubarak sebagai biang dari kerusuhan yang terjadi di Jalan Muhammad Mahmud, depan gedung kabinet.
Dalam pertemuan itu juga disampaikan oleh tokoh Ikhwan lainnya bahwa pendukung rezim Mubarak bermaksud merusak perekonomian Mesir melalui kerusuhan baru-baru ini. Dengan rusaknya perekonomian, maka ketika FJP menduduki kekuasaan partai bentukan Ikhwanul Muslimin itu tidak mampu menggaji aparat pemerintah sehingga bisa dijadikan dalih menuntut mundur. [IK/Hdy]
