Politisi AS yang juga anggota parlemen dari kubu Republik Ileana Ros-Lehtinen, menyatakan bahwa dirinya sangat terkejut dengan pengakuan resmi pemerintah Mesir terhadap Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) bentukan Ikhwanul Muslimin.
Perempuan yang menjabat sebagai ketua Komite Hubungan Luar Negeri di parlemen AS itu menandaskan bahwa seharusnya Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) ditolak karena Ikhwanul Muslimin adalah organisasi radikal yang berpandangan keras dan ekstrem.
"Ini sangat mengganggu bahwa pemerintah Mesir mau mengakui secara resmi partai politik bentukan gerakan Ikhwanul Muslimin yang memiliki pandangan radikal," kata Ros-Lehtinen dalam pernyataan itu.
"Ikhwanul Muslimin berkomitmen untuk kekerasan dan ekstremisme," tambahnya dengan tegas. "Tak satupun kebebasan ataupun keadilan akan dimajukan oleh partai politik yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin itu."
Komisi Urusan Partai Mesir telah menetapkan hasil verifikasi Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) awal Juni baru-baru ini. Sebelumnya, partai bentukan Ikhwanul Muslimin itu telah didaftarkan bulan lalu (10/5) ke Komisi Urusan Partai untuk bisa ikut pemilu September mendatang. Dalam berkas pendaftaran itu juga dilampiri tanda tangan 9.000 pendiri partai.
Selama rezim Mubarak, kontitusi Mesir melarang partai berdasarkan agama, kelas atau regional. Namun pasca revolusi Mesir 2011, terbuka kesempatan bagi organisasi Islam termasuk Ikhwanul Muslimin untuk mendirikan partai politik Islam. Dengan target 45% kursi parlemen, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) kini siap ikut pemilu. [AN/bsb]
Perempuan yang menjabat sebagai ketua Komite Hubungan Luar Negeri di parlemen AS itu menandaskan bahwa seharusnya Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) ditolak karena Ikhwanul Muslimin adalah organisasi radikal yang berpandangan keras dan ekstrem.
"Ini sangat mengganggu bahwa pemerintah Mesir mau mengakui secara resmi partai politik bentukan gerakan Ikhwanul Muslimin yang memiliki pandangan radikal," kata Ros-Lehtinen dalam pernyataan itu.
"Ikhwanul Muslimin berkomitmen untuk kekerasan dan ekstremisme," tambahnya dengan tegas. "Tak satupun kebebasan ataupun keadilan akan dimajukan oleh partai politik yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin itu."
Komisi Urusan Partai Mesir telah menetapkan hasil verifikasi Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) awal Juni baru-baru ini. Sebelumnya, partai bentukan Ikhwanul Muslimin itu telah didaftarkan bulan lalu (10/5) ke Komisi Urusan Partai untuk bisa ikut pemilu September mendatang. Dalam berkas pendaftaran itu juga dilampiri tanda tangan 9.000 pendiri partai.
Selama rezim Mubarak, kontitusi Mesir melarang partai berdasarkan agama, kelas atau regional. Namun pasca revolusi Mesir 2011, terbuka kesempatan bagi organisasi Islam termasuk Ikhwanul Muslimin untuk mendirikan partai politik Islam. Dengan target 45% kursi parlemen, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) kini siap ikut pemilu. [AN/bsb]
