Lepas dari kelalaiannya ketika sidang paripurna hingga membuka link dari email tak dikenal yang berisi gambar porno, pengunduran diri Arifinto diapresiasi banyak pihak sebagai sikap ksatria, bertanggungjawab, dan pioner tradisi politik positif di DPR.
"Ia telah menunjukan sikap ksatria. Beliau tidak mencari suatu pembelaan dan itu yang kita hargai, supaya tidak menjadi polemik karena beliau tidak berdiri sendiri karena beliau juga membawa nama PKS. Jadi kita hargai sikap beliau," kata Ketua PBNU Iqbal Sullam di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (11/4).
Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung menilai mundurnya Arifinto dari DPR merupakan preseden positif bagi DPR dan PKS. "Langkah itu baik bagi DPR dan PKS," katanya mengomentari Arifinto.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga mengapresiasi mundurnya Arifinto. Langkah ini, menurut Priyo menjadi pembelajaran bagi semua pihak. "Mestinya kita apresiasi. Setelah diewer-ewer kesana kemari, saya meminta semua pihak menghormati langkah beliau," ujarnya.
Mundurnya Arifinto dinilai menjadi pioner tradisi positif bagi politik Indonesia. Para pejabat yang telah diindikasikan bersalah baik dalam kasus moral, korupsi dan penyalahgunaan wewenang diisarankan untuk memilih jalan yang ditempuh Arifinto.
"Ini patut dicontoh oleh seluruh pejabat. Karena ada sebagian orang yang sudah gagal dan diprotes banyak pihak, masih saja bertahan", ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.
Di kalangan internal PKS, pengunduran diri Arifinto dari DPR dinilai sebagai pembelajaran positif bagi seluruh kader dalam peningkatan moral dan tanggungjawab. Tanpa diminta dan tanpa paksaan, Arifinto mengundurkan diri dari DPR, Senin (11/4).
"Pengunduran diri secara sukarela Arifinto itu tentunya menjadi perhatian untuk dijadikan sebuah pelajaran berharga bagi kader-kader PKS. Arifinto mampu meningkatkan moralitas dan tanggung jawab kader PKS sampai ke bawah," kata Sekjen PKS Anis Matta, Senin (11/4) malam.
"Dalam kasus lainnya, anggota dewan jadi pelaku tindakan asusila dan umumnya diselesaikan melalui mekanisme institusi partai politik maupun mekanisme yang ada di DPR RI. Dalam kasus Arifinto dia mengundurkan diri secara sukarela. Itu membuat dia berbeda dengan yang lain," tambahnya. [AN/bsb]
"Ia telah menunjukan sikap ksatria. Beliau tidak mencari suatu pembelaan dan itu yang kita hargai, supaya tidak menjadi polemik karena beliau tidak berdiri sendiri karena beliau juga membawa nama PKS. Jadi kita hargai sikap beliau," kata Ketua PBNU Iqbal Sullam di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (11/4).
Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung menilai mundurnya Arifinto dari DPR merupakan preseden positif bagi DPR dan PKS. "Langkah itu baik bagi DPR dan PKS," katanya mengomentari Arifinto.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga mengapresiasi mundurnya Arifinto. Langkah ini, menurut Priyo menjadi pembelajaran bagi semua pihak. "Mestinya kita apresiasi. Setelah diewer-ewer kesana kemari, saya meminta semua pihak menghormati langkah beliau," ujarnya.
Mundurnya Arifinto dinilai menjadi pioner tradisi positif bagi politik Indonesia. Para pejabat yang telah diindikasikan bersalah baik dalam kasus moral, korupsi dan penyalahgunaan wewenang diisarankan untuk memilih jalan yang ditempuh Arifinto.
"Ini patut dicontoh oleh seluruh pejabat. Karena ada sebagian orang yang sudah gagal dan diprotes banyak pihak, masih saja bertahan", ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.
Di kalangan internal PKS, pengunduran diri Arifinto dari DPR dinilai sebagai pembelajaran positif bagi seluruh kader dalam peningkatan moral dan tanggungjawab. Tanpa diminta dan tanpa paksaan, Arifinto mengundurkan diri dari DPR, Senin (11/4).
"Pengunduran diri secara sukarela Arifinto itu tentunya menjadi perhatian untuk dijadikan sebuah pelajaran berharga bagi kader-kader PKS. Arifinto mampu meningkatkan moralitas dan tanggung jawab kader PKS sampai ke bawah," kata Sekjen PKS Anis Matta, Senin (11/4) malam.
"Dalam kasus lainnya, anggota dewan jadi pelaku tindakan asusila dan umumnya diselesaikan melalui mekanisme institusi partai politik maupun mekanisme yang ada di DPR RI. Dalam kasus Arifinto dia mengundurkan diri secara sukarela. Itu membuat dia berbeda dengan yang lain," tambahnya. [AN/bsb]
